Para Bupati Curhat soal Honorer K2 di Depan Presiden Jokowi
jpnn.com, BOGOR - Puluhan bupati dari berbagai kabupaten di Indonesia diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7). Para kepala daerah itu pun memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan berbagai unek-unek langsung di hadapan kepala negara.
Salah satu hal yang menjadi keluhan para bupati pada pertemuan itu adalah persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2). Menurut Bupati Nias Sokhiatulo Laoly yang hadir pada pertemuan itu mengharapkan pemerintah pusat melonggarkan aturan demi mengakomodasi tenaga honorer agar bisa menjadi PNS.
Sokhiatulo menuturkan, ada tenaga honorer yang bekerja hingga 20 tahun tanpa kejelasan nasib hingga sekarang. “Jadi kami minta kepada presiden supaya diangkat," ujar Sokhiatulo saat menceritakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor.
Politikus Partai Demokrat itu mengaku merasa kasihan dengan para honorer K2. Mereka sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun pada negara.
"Itulah yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Respons presiden baik, akan dikaji dan akan dipertimbangkan," tutur Sokhiatulo yang didampingi Bupati Sumba Tengah Umbu S Pateduk dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah.(fat/jpnn)
Bupati Nias Sokhiatulo Laoly mengungkapkan, ada tenaga honorer yang bekerja hingga 20 tahun tanpa kejelasan nasib hingga sekarang.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- Bupati: Ingat, Setiap Tahun Saya yang Teken SK Honorer
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Ajukan 10 Permintaan, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Semua ASN hingga Honorer Wajib Tahu
- SE Terbaru MenPANRB yang Harus Diketahui PNS, PPPK, Honorer