Para Bupati Keluhkan Moratorium CPNS ke Presiden Jokowi
Jumat, 06 Juli 2018 – 09:37 WIB
PNS. Ilustrasi Foto: dok.Radar Ngawi/JPNN.com
Selain persoalan SDM Pemda, ada juga persoalan lain yang dikeluhkan sejumlah bupati ke presiden. Di antaranya soal nasib pegawai honorer, keterlambatan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga persoalan program Prona yang dinilai nilai bantuannya terlalu kecil.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya memang sengaja mengundang sejumlah bupati ke istana guna mendengar keluhan dan persoalan yang di hadapi daerah.
"Kita ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus, dan setiap kebijakan yang ada di Pemerintahan Pusat bisa dikerjakan secara sinergi," tuturnya. (far)
Kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang sudah berlangsung empat tahun berdampak pada kekurangan SDM di pemda.
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- Lantik 3.344 PPPK & 352 CPNS, Rudy Susmanto Pengin ASN Jadi Agen Perubahan
- Kepala BKN Desak Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Ingat Deadline
- Pesan Maesyal Rasyid ke 1.694 ASN CPNS & PPPK yang Baru Dilantik: Jaga Ucapan dan Perilaku
- 1.230 CPNS & PPPK Bakal Dilantik Langsung oleh Gubernur Muhidin
- 5 Berita Terpopuler: SPMT PPPK 2024 Lebih Cepat dari CPNS, tetapi Belum Ada Kabar Lanjutan, Dirjen Nunuk Angkat Bicara
- CPNS dan PPPK Jangan Merasa Aman Jadi ASN, Kepala BKN Beri Warning