Para Bupati Keluhkan Moratorium CPNS ke Presiden Jokowi
Jumat, 06 Juli 2018 – 09:37 WIB
Selain persoalan SDM Pemda, ada juga persoalan lain yang dikeluhkan sejumlah bupati ke presiden. Di antaranya soal nasib pegawai honorer, keterlambatan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga persoalan program Prona yang dinilai nilai bantuannya terlalu kecil.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya memang sengaja mengundang sejumlah bupati ke istana guna mendengar keluhan dan persoalan yang di hadapi daerah.
"Kita ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini betul-betul satu garis lurus, dan setiap kebijakan yang ada di Pemerintahan Pusat bisa dikerjakan secara sinergi," tuturnya. (far)
Kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang sudah berlangsung empat tahun berdampak pada kekurangan SDM di pemda.
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 391 Peserta Ikuti SKB CPNS Kota Bengkulu
- 600 Peserta Ikuti SKB CPNS 2024 Pegunungan Arfak, Begini Pesan Edward Dowansiba
- 5 Berita Terpopuler: Materi Soal Tes PPPK Ini Bikin Honorer Mengeluh, Lihat di Bagian Seleksi CPNS, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Salah Tafsir Gaji Guru Naik 2025, Padahal Hanya Gopek untuk Honorer, tetapi Selamat ya
- 362 CPNS Formasi 2021 Pegunungan Arfak Terima SK, Bupati Yosias Berpesan Begini