Para Bupati Tolak Sekda jadi Pembina Pegawai

JAKARTA -- Gagasan pemerintah pusat untuk menjadikan sekretaris daerah (sekda) sebagai pejabat pembina pegawai, ditentang para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Alasannya bukan semata para bupati tak mau kewenangannya sebagai pembina pegawai di daerahnya dipreteli. Namun gagasan pemerintah pusat yang akan dituangkan di Undang-Undang (UU) pemda itu dianggap tidak akan menyelesaikan masalah.

Direktur Eksekutif Apkasi, Rudy Alfonso, menceritakan, para bupati menolak alasan yang diajukan para pejabat di pusat, seperti dikemukakan Mendagri Gamawan Fauzi. Jika posisi kepala daerah sebagai pembina pegawai dianggap sebagai biang maraknya politisasi PNS saat pemilukada, kata Rudy, alasan itu tidak logis. Di bawah sekda pun, katanya, politisasi PNS tetap sulit dicegah.

"Memangnya tidak ada sekda yang ikut nyalon (di pemilukada, red)? Kalau sekda yang menjadi pembina pegawai, ya berarti juga tidak akan menjawab persoalan mengenai politisasi PNS," terang Rudy Alfonso kepada JPNN ini di Jakarta, Kamis (14/7).

Dijelaskan Rudy, penolakan para bupati itu sudah disampaikan ke Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan. "Pak Dirjen tampaknya bisa menerima penjelasan para bupati," ujar Rudy.