Para Dokter Curhat pada DPRD, Minta Perlindungan untuk Tenaga Kesehatan

“Belum turun, belum terealisasi. Oleh karena itu kami sampaikan dalam forum yang terhormat, sidang tadi, sesungguhnya penyerapan itu masih sangat rendah. Masih 1 koma sekian persen, itu jauh dari sekian triliun itu,” ujarnya.

“Inilah yang menjadi perhatian, menjadi keprihatinan, menjadi semacam atensi bagi kami, bagaimana supaya realisasi anggaran terutama untuk yang di lapangan. Untuk insentif ini bisa proporsional segera terealisasi bagi yang membutuhkan, sesuai haknya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih menyampaikan, tak bisa terlalu mengintervensi terkait permasalahan insentif bagi dokter dan perawat karena merupakan kewenangan dari Kemenkes.

Hanya dari informasi, selain dokter dan perawat tidak akan mendapat insentif.

“Pertanyaannya, sopir ambulance gak dapat. Berarti kita mengamanahkan APBD Provinsi ada untuk supir ambulance karena potensi terpapar. Ini yang tidak di-cover menkes dan mereka berhubungan langsung dengan pasien atau meninggal Covid dan harus di-cover APBD yang akan kita laporkan ke gubernur dan sekda untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. (ngopibareng/jpnn)