Para Gubernur Merasa Terancam

BANDUNG  - Seperti yang sudah-sudah, ajang pertemuan kepala daerah selalu menjadi tempat berkeluh-kesah mengenai kencangnya gerakan pemberantasan korupsi. Banyaknya kepala daerah yang masuk bui terjerat kasus korupsi, menyebabkan para pimpinan daerah itu ketakutan. Hal yang sama juga terjadi pada diri para gubernur, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Dalam rapat kerja APPSI yang digelar di Hotel Grand Preanger Bandung, Kamis (2/12), terungkap rasa was-was para gubernur setiap mengambil kebijakan karena bisa saja dinilai telah melakukan tindakan koruptif. Untuk itu perwakilan gubernur se-Indonesia meminta kepastian hukum untuk meluruskan informasi tersebut.

‘’Ada kepala daerah yang masuk penjara hanya karena mengeluarkan rekomendasi untuk suatu izin. Padahal yang mengeluarkan izin itu adalah menteri. Ini kan aneh. Seharusnya orang tidak bisa dipidana hanya karena rekomendasi,’’ terang Prof Dr Philipus Hadjon SH, pakar yang dihadirkan di pertemuan itu. Hadir juga pakar hukum  Dr Chairul Huda SH MH.

Pada kesempatan itu, para gubernur juga sepakat akan membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden SBY. Termasuk kemungkinan mengambil tindakan class action atas UU No 32/2004 tentang Pemda, yang dinilai banyak merugikan kepala daerah.