Para Honorer Tetap Resah meski Pemerintah Menyiapkan Solusi Jalan Tengah

jpnn.com - SERANG – Pemerintah sudah memberikan sinyal kuat akan menerapkan solusi jalan tengah mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer yang sesuai regulasi harus diterapkan mulai 28 November 2023.
Namun, para honorer atau non-ASN masih dirundung kecemasan sebelum ada kepastian mengenai solusi jalan tengah seperti apa yang akan diputuskan pemerintah.
Seperti yang terjadi di Provinsi Banten. Para honorer menumpahkan isi hatinya kepada Anggota Komisi III DPR Ade Rosi Khairunnisa.
Ade Rossi merupakan anggota Fraksi Partai Golkar yang duduk di komisi hukum, bukan Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian.
Namun, perempuan kelahiran 30 Oktober 1983 itu tetap mau menampung aspirasi kalangan non-PNS Banten yang merasa khawatir dengan rencana penghapusan honorer.
"Saya beberapa saat yang lalu telah kedatangan Forum Honorer Banten, begitu banyak keluh kesah yang diterima," ucap Ade Rosi, dikutip dari JPNN Banten.
Ade mengungkapkan para honorer merasa khawatir, karena akhir 2023 akan diberlakukan rencana penghapusan pegawai non-PNS.
Merespons keluhan itu, Ade berjanji akan ikut berjuang dan menyampaikan aspirasi Forum Honorer Banten kepada Komisi II DPR yang menangani terkait kepegawaian.
Pemerintah sedang menyiapkan solusi jalan tengah penghapusan non-ASN. Namun, para honorer tetap resah. Simak cerita Ade Rosi Khairunnisa.
- Akan Ada Verval Dokumen sebelum Tes PPPK Tahap 2, Inilah Tujuannya
- 5 Berita Terpopuler: Pengumuman Seleksi PPPK Muncul, Info BKN Bikin Degdegan, Ada soal Gaji Paruh Waktu
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara