Para Kepala Daerah Curhat Soal Pengelolaan Lahan

"Jangan tiap kita sampaikan rekomendasi,  diteliti lagi satu-satu padahal kita di daerah sudah teliti. Kita tidak mungkin keluarkan izin tanpa penelitian dulu di daerah. Contoh kita ajukan rekomendasi dari kabupaten sudah lengkap dari gubernur ke menteri. Tapi yang investasi hanya 10 persen. Kita bukan ingin rambah hutan sepenuhnya. Kita juga tau apa yang harus dilakukan sesuai aturan," keluh Rudy.

Menurutnya, pemerintah pusat harusnya tidak berbelit-belit, tapi tetap melakukan pengawasan jika ada rekomendasi dan perizinan dari daerah. Ia menyatakan Pemda juga tidak mungkin memberikan semua tanah milik daerah untuk investasi.

"Pemerintah pusat bisa lakukan monitoring dan evaluasi, supaya tidak terjadi jenjang birokrasi yang berlebihan," sambungnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek mengeluhkan belum adanya rencana tata ruang provinsi yang selama ini dijanjikan pemerintah pusat termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2010 lalu. Padahal, kata dia, rencana tata ruang itu penting untuk Pemda melihat potensi lahan untuk kemajuan daerahnya.