Para Kepala Daerah Curhat Soal Pengelolaan Lahan

"Kaltim ini sudah menunggu enam tahun tapi rencana tata ruang enggak diselesaikan. Informasinya sudah selesai tinggal didorong ke DPR komisi IV. Itu sudah berbulan-bulan belum juga selesai," tutur Awang.

Ia mengusulkan, pemerintah pusat tidak perlu menunggu memberikan rencana itu setelah 33 provinsi selesai dilaksanakan. Tetapi bertahap sehingga Pemda bisa menjalankan rencana tata ruang, tanpa harus menunggu lebih lama.

"Saya usulkan jangan menunggu semuanya clear dulu, kalau sudah ada yang bisa disahkan ya disahkan. Yang belum selesai, kita selesaikan secara parsial. Sehingga demikian ada kepastian hukum bagi kami di daerah," tegasnya.

Selain membahas pengelolaan lahan ini, para kepala daerah juga membahas masalah konflik tanah yang terjadi di wilayah masing-masing. Mereka berharap aparat penegak hukum dan pemerintah pusat lebih cepat turun tangan menghadapi konflik-konflik tersebut. (flo/jpnn)