Para Kepala Desa Ikut Pusing Banyak Anak Warga Terhalang Aturan PPDB Sistem Zonasi
"Saat ini masyarakat belum bisa menerima,'' kata Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo Musahili.
BACA JUGA : Zonasi PPDB Bongkar Jual Beli Kursi di Sekolah Favorit
Tujuan sistem zonasi ialah pemerataan pendidikan. Kenyataan di lapangan tidak demikian. Sebab, jumlah sekolah di Kabupaten Sidoarjo masih terbatas.
Misalnya, SMA negeri. Anak dari Tulangan, Sukodono, dan kecamatan lain yang tidak punya SMAN tidak mungkin bisa bersekolah di SMA negeri.
"Sampai kapan pun tidak akan bisa diterima,'' katanya.
Orang tua, lanjut Musahili, sampai nangis-nangis. Bahkan, mau demonstrasi. Menurut dia, seharusnya jumlah dan kualitas SMA merata dulu. Akibat sistem zonasi, sekolah yang sudah sangat bisa menurun.
Musahili juga menyoroti surat keterangan domisili. Penduduk Sidoarjo itu urban. Banyak pendatang atau warga pindahan.
Harits Urdha, salah satunya. Saat ini dia tinggal di Desa Sidokerto, Buduran. Namun, alamat di kartu keluarga (KK) masih Sedati.
Para orang tua meluapkan kekecewaan mereka terkait PPDB sistem zonasi pada dewan pendidikan melalui forum kepala desa.
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Kebijakan PPDB, Tetap Sistem Zonasi?
- Gibran Bercerita tentang Suratnya yang Tidak Direspons Menteri
- Sukarelawan Prabowo-Gibran Usulkan Perluasan Zonasi Pendidikan hingga Tingkat Provinsi
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
- Aktivis Pendidikan di Bandung Diduga Lakukan Pungli PPDB SMA 2024
- DPR Apresiasi Kinerja PPDB dan Merdeka Belajar di Jateng