Para Kiai Bahas dan Kritisi Konstitusi Negara

jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar acara Halaqoh Ulama dengan tema "Tabayyun Konstitusi" di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11). Acara tersebut menghadirkan sejumlah ulama khos dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum DPP PKB H. Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan para alim ulama sedang mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia dalam rentang 20 tahun berjalan. Dalam pandangan mereka, kata pria yang biasa dipanggil cak Imin tersebut, demokrasi berlangsung ditandai dengan menonjolnya pragmatisme politik.

"Ini para kiai dan para ulama mencermati itu (pragmatisme politik). Sehingga nantinya acara ini (tabayyun konstitusi) dapat melahirkan rekomendasi. Apakah konstitusinya yang harus diperbaiki apa pendidikan politik rakyatnya yang harus digalakkan," kata Cak Imin melalui rilis Humas PKB.

Menurut Cak Imin, perilaku pragmatisme telah mempengaruhi penyelenggaraan politik dengan biaya yang mahal. Selama ini, lanjut cak Imin, pemilihan umum berpotensi pada praktek jual beli suara.

"Sehingga, Pilkada yang menang yang punya duit. Ini konstitusinya yang salah atau memang rakyatnya yang pragmatis," ujarnya.

Dalam acara Halaqoh Ulama Rakyat ini, kata Cak Imin, para ulama melakukan kajian mengenai implementasi  konstitusi. Sebab, dalam banyak hal muncul berbagai fakta bahwa terdapat hal-hal yang menjadi pertanyaan benarkah konstitusi atau aturan kenegaraan yang ada sudah tepat.

"Jadi sekitar 250 ulama PKB yang kini berkumpul itu akan melakukan evaluasi terhadap konstitusi, apakah sudah tepat atau tidak. Jadi kami mengkaji hal-hal tersebut,” ujar Cak Imin.

Cak Imin mengatakan ada beberapa hal yang akan dikaji oleh para ulama PKB itu. Salah satu di antaranya adalah soal evaluasi pelaksanaan pilkada yang semakin hari tampak semakin pragmatis saja. Siapa yang banyak uang maka dialah yang akan muncul sebagai pemenang.