Para Kiai Ingin Cawagub Jatim dari PDIP
Namun, untuk memutuskan siapa yang akan diusung harus melalui pertimbangan yang sangat matang. Hasto masih enggan menyebutkan nama tokoh yang akan bertarung dalam Pilkada Jatim.
Bagaimana dengan nama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang kabarnya akan diusung sebagai calon wakil gubernur mendampingi Gus Ipul? Dia belum mau buka suara.
“Yang jelas bukan saya,” jawab Hasto diplomatis. Dia tetap meminta agar semua pihak bersabar untuk menunggu pengumuman resmi yang akan secepatnya disampaikan.
Menurut dia, yang menjadi tantangan adalah bagaimana melahirkan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah dan membangun harapan yang lebih baik untuk masa depan. Dia yakin, dengan gotong royong kemenangan dalam pilkada akan tercapai.
Wasekjen Ahmad Basarah mengatakan, sebagai partai nasional yang besar, baik secara nasional maupun di Jatim, PDIP ingin selalu bersinergi dengan kekuatan Nahdliyin dalam rangka mengawal negara Pancasila.
“Begitu juga di Jatim, PDIP ingin bersinergi dengan NU dan kader-kadernya,” terang dia. Baik kader struktural maupun kultural NU.
Ketua Fraksi PDIP di MPR itu mengatakan, dirinya sudah melakukan sowan kepada para kiyai di Jatim. Pihaknya meminta masukan dan usulan dari tokoh agama terkait Pilgub Jatim. Dia melaksanakan safari politik mulai Kamis hingga Sabtu lalu.
Menurut dia, dari hasil silaturahmi itu diketahui bahwa para kiai menginginkan Gus Ipul sebagai calon gubernur dan wakilnya diserahkan kepada Megawati sebagai ketua umum PDIP.
Dari hasil silaturahmi diketahui bahwa para kiai menginginkan Gus Ipul sebagai calon gubernur dan wakilnya diserahkan kepada Megawati sebagai ketua umum PDIP.
- Kepala BPS Temui Mensos Saifullah Yusuf, Koordinasi soal Satu Data Tunggal
- Peksos Berperan Strategis Wujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Profesional
- Hadiri Kick Off HKSN 2024, Mendes Yandri Ajak Masyarakat Suburkan Jiwa Gotong Royong
- Mensos Gus Ipul Naik Perahu Karet untuk Salurkan Bantuan Korban Banjir di Pandeglang
- Mensos Tekankan Pentingnya Audit Publik untuk Uang Donasi Lebih dari Rp 500 Juta
- Kemensos dan Instansi Terkait Siap Rumuskan Protokol Penggunaan Data Tunggal Kemiskinan