Para Pakar Bakal Bahas Skenario Kebijakan Subsidi BBM yang Tepat Sasaran

Sebab, kata Fahmy, Pertamina sebelumnya harus menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi dan hal ini akan rumit di lapangan.

"Entah itu berdasarkan cc atau tahun kendaraan, atau harga kendaraan. Sulit sekali menentukan kriteria tadi, dan barangkali bisa beda penafsiran di lapangan,” kata Fahmi.

Ketiga, menghapus BBM jenis Premium. Saat ini Premium hanya tersedia di luar Jawa, Madura, dan Bali, tetapi jumlahnya konsumsi dan impor subsidinya masih besar.

Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Lalu bagaimana solusi pemerintah dan Pertamina dalam memecahkan masalah subsidi BBM ini? Langkah apa yang diambil agar subsidi BBM tepat sasaran?

Semua akan dikupas secara mendalam dalam program Ngobrol@Tempo 'Skenario Kebijakan Subsidi BBM yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran' bersama para pakar.

Saksikan melalui live streaming di YouTube dan Facebook Tempodotco, Selasa (30/8) Pukul 14.00-15.30 WIB.(chi/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: