Para Pejabat Terima Fee dari BPD

Saat ditanya apakah KPK akan melakukan langkah penindakan kepada seluruh pejabat daerah yang menerima fee tersebut, Haryono mengatakan, tidak. "Kalau penindakan, berarti semua masuk penjara," ujarnya enteng.

Haryono hanya menjelaskan, atas temuannya itu, BI telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh bank di Indonesia terkait larangan pemberian fee/premium/fasilitas lainnya oleh bank kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Pihak bank yang disurati karena pemberian fee dari bank atas inisiatif pihak bank agar dana yang disimpan itu tak pindah ke bank lain. "Fee-nya langsung masuk ke kantong pribadi," katanya. (sam,pra/jpnn)