Para Perangkat Desa Geruduk Kantor Ganjar Pranowo, Ternyata ingin Menyampaikan Hal Ini
jpnn.com, SEMARANG - Pengurus persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, baru-baru ini.
Mereka datang bukan untuk berdemo, mereka justru meminta Ganjar Pranowo menjadi pembina PPDI dalam menjalankan organisasi.
Puluhan pengurus PPDI datang sekitar pukul 12.00 WIB ke kantor Ganjar. Namun, untuk mengurangi kerumunan, hanya perwakilan saja yang diminta melakukan audiensi langsung dengan Ganjar di ruang rapat Gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng. Sementara sisanya, menunggu di lobi kantor.
"Kami datang ke sini untuk mendiskusikan berbagai persoalan perangkat desa dengan Pak Ganjar. Selain itu, kami juga secara khusus meminta Pak Ganjar menjadi dewan pembina di organisasi PPDI," kata Sekjen PPDI, Sarjoko.
Sarjoko mengatakan Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang paling peduli pada persoalan desa. Keberpihakan Ganjar pada kepala desa dan perangkat desa sangat kental selama ini.
"Makanya kami menginginkan beliau duduk sebagai pembina atau dewan penasihat PPDI. Kebetulan kami akan Munas pada 8 Januari nanti, kami harap beliau berkenan," ucapnya.
PPDI sendiri lanjut Sarjoko adalah organisasi perangkat desa yang tersebar di 17 provinsi dan 362 kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga, persoalan yang dihadapi cukup kompleks.
"Nah Pak Ganjar ini menurut kami sangat tepat, karena beliau sangat peduli pada nasib kepala desa dan perangkat desa," jelasnya.
Pengurus persatuan perangkat desa Indonesia menemui Gubernur Ganjar Pranowo di kantornya.
- Ditarget Dua Pekan, Nana Sudjana Gerak Cepat Selesaikan Pemblokiran Rekening UD Pramono
- Jadi Ketum KAGAMA, Basuki Hadimuljono Berkomitmen Lanjutkan Program Ganjar Pranowo
- Kinerja Pelayanan Publik Pemprov Jateng Diganjar Penghargaan dari ORI
- Kagama Menggelar Munas XIV, Ini Agendanya
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- DPR Apresiasi Penjabat Gubernur Jateng Atas Respons Soal Isu Netralitas Kades dan Lurah