Para Perangkat Desa Geruduk Kantor Ganjar Pranowo, Ternyata ingin Menyampaikan Hal Ini
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Sarjoko juga meminta bantuan Ganjar untuk mendorong pembentukan Nomor Induk Aparatur Pemerintahan Desa.
Sebab, hal itu penting untuk melindungi para aparatur pemerintahan desa dari kesewenang-wenangan.
Menurut Sarjoko, selama ini perangkat desa marak menghadapi masalah pemberhentian sepihak. Jika ada kepala desa baru, maka perangkat desa bisa langsung diberhentikan.
"Maka menurut kami nomor induk itu penting untuk melindungi kami, agar kami tidak semena-mena menjadi korban kebijakan pemerintahan desa. Kalau ada pemberhentian, kami harap ada proses perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Sarjoko senang karena keluhannya itu langsung ditanggapi sang gubernur. Ganjar memerintahkan Dispermasdes untuk segera koordinasi dan medorong terbitnya nomor induk aparatur pemerintahan desa itu.
"Untuk Jateng tadi Pak Ganjar bilang akan langsung dibuatkan. Kami berharap di seluruh Indonesia bisa. Kami akan koordinasikan dengan seluruh jajaran kami," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tidak keberatan untuk menjadi pembina PPDI. Dengan satu syarat, anggota PPDI memang mau dibina olehnya.
"Saya diminta jadi pembina PPDI itu tergantung panjenengan mau dibina apa tidak. Kalau tidak mau dibina, ya mending yang lain," canda Ganjar.
Pengurus persatuan perangkat desa Indonesia menemui Gubernur Ganjar Pranowo di kantornya.
- Pemprov Jateng Telah Mengangkat 8.909 Guru Tidak Tetap jadi PPPK
- Ditarget Dua Pekan, Nana Sudjana Gerak Cepat Selesaikan Pemblokiran Rekening UD Pramono
- Jadi Ketum KAGAMA, Basuki Hadimuljono Berkomitmen Lanjutkan Program Ganjar Pranowo
- Kinerja Pelayanan Publik Pemprov Jateng Diganjar Penghargaan dari ORI
- Kagama Menggelar Munas XIV, Ini Agendanya
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan