Parah! Bupati, Wabup, Anggota DPRD, Guru, jadi Calo Siswa Baru

jpnn.com - DENPASAR – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 di Provinsi Bali penuh dengan intervensi.  Sejumlah oknum pejabat, guru, anggota dewan, dan bupati pun jadi calo penerimaan siswa baru. 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, membeber temuan, dari 25 sekolah baik tingkat menengah maupun ke atas masih ditemukan berbagai permasalahan yang didominasi dengan persoalan kelebihan kuota siswa. Sekolah-sekolah tersebut berada di daerah Badung, Denpasar, Tabanan, Buleleng, Bangli, Klungkung, dan Gianyar

Bahkan, hasil temuan yang dipaparkan langsung oleh Kepala Perwakilan ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab pada Jumat (5/8), banyak sekolah yang menerima siswa titipan dari para pejabat seperti Anggota Dewan hingga Bupati.

“PPDB kali ini belum berubah dari tahun lalu. Meski sudah ada juknis (petunjuk teknis, Red) dari pemerintahan. Tapi faktanya, masih banyak kami temukan pelanggaran,” ujarnya.

Umar mencontohkan yang terjadi di SMAN 1 Tabanan, di mana terjadi tambahan siswa sejumlah 14 orang di luar kuota yang sudah ditetapkan, yakni 324. 

Data penambahan tersebut berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, di mana Kepala Dinas Pendidikan menghubungi Kepala SMAN 1 Tabanan. Selanjutnya, Kepala Sekolah memerintahkan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan untuk mengambil data tersebut dari Dinas Pendidikan. 

“PPDB di Tabanan penuh dengan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga terjadi kelebihan kuota yang cukup besar,” ujarnya.

Tidak hanya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Bahkan, seorang Wakil Bupati Tabanan pun ikut memberikan lembar disposisi seperti yang terjadi di SMAN 1 Kediri. Tidak tanggung-tanggung, dalam surat yang diduga ditandatangani oleh Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, itu berisi 162 nama-nama siswa baru agar diterima di sekolah tersebut. Umar tidak hanya ngomong soal itu. Dia langsung menunjukkan disposisi wakil bupati tersebut.