Parah, Dilarang Berladang, Hasil Kebun Juga Dijarah

Sementara itu, Riza, salah seorang warga mengatakan ia telah berladang di Tamiai sejak tahun 1980. "Selama ini kami berladang di Batang Merangin tidak pernah dibuat seperti ini. Sekarang kami terancam, karena kami tidak berani ke Ladang lagi. Padahal dari ladang itulah kami kasih makan anak isitri. Kalau kami tidak bisa menggarap lagi, maka kami mau makan apan," jelasnya.

Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, takut akan terjadinya konflik yang besar di Kerinci dan menjadi isu nasional. "Kami minta ini segera diselesaikan," pungkas salah seorang petani.

Sekda Kerinci, Afrizal kepada Jambi Independent (Jawa Pos Group) mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya kini masih memproses penyelesaian antar kedua belah pihak. Namun ada segelintir orang yang mengatakan pemerintah tidak menyelesaikannya sehingga muncul demo ke DPRD Kerinci.

Menurut Sekda, pihaknya terus berupaya mencari penyelesaian. Bahkan sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan memanggil perwakilan dan sudah dijelaskan secara hukum status tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Malah, pihak kepolisian sudah memberikan penjelasan terhadap tanah ladang tersebut secara hukum.

Pemerintah daerah juga telah melakukan pertemuan dengan depati Muara Langkap, kemudian juga sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan petani secara terpisah.

"Sebenarnya langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah adalah mendudukkan kedua kelompok ini, yakni perwakilan petani dengan Depati Muara Langkap, mereka ingin cepat sehingga mereka demo karena menganggap tidak menyelesaikan padahal sedang proses," jelasnya.

Sekda mengatakan hasil hearing demo petani kemarin, bahwa dewan akan memanggil pihak terkait. "Kita akan tetap selesaikan masalah ini karena ini sudah menjadi kewajiban kita," jelasnya.

Hasil pertemuan akan diserahkan kepada Bupati Kerinci, selanjutnya akan dibuat kesimpulan penyelesaiannya. "Kita menghimbau agar petani bersabar dan pihak depati Muara Langkap juga menahan diri. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti saat pilkada atau saat gempa 1995 terjadi keributan. Pemerintah pasti mencari penyelesaiannya," pungkas Sekda.(sap/mui)