Parah, Setahun Hanya Selesai 8 UU

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan potensi kegagalan pencapaian target legislasi sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal. "Di tengah koordinasi dan keterlibatan anggota dengan alat "alat kelengkapan yang masih mencari pola di tahun pertama, pasang target tinggi, memang beresiko. Makanya, kita tidak heran," kata Ronald, secara terpisah.

Apalagi, lanjut dia, ada konstruksi konsepsi yang "bengkok" mengenai prioritas RUU dalam setahun. Menurut Ronald, sejumlah kalangan di badan legislasi (baleg) DPR membangun persepsi seolah "olah dalam konteks pencapaian target legislasi itu hanya sampai dengan menyusun draf dan naskah akademis suatu RUU. "Seharusnya prioritas tahunan di sini adalah penyelesaian suatu RUU menjadi UU atau terpenuhinya Pembicaraan Tingkat II di sidang paripurna," kritiknya. (pri)