Pariwisata Labuan Bajo Diharapkan Beri Kontribusi Ekonomi kepada Masyarakat
jpnn.com, LABUAN BAJO - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan ada sejumlah permasalahan di Labuan Bajo yang perlu mendapat perhatian bersama.
Salah satunya ialah isu kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo mencuat di tengah masyarakat.
Menurut dia, kenaikan harga tiket itu berdampak pada kedatangan wisatawan ke Labuan Bajo.
Hal itu diungkapkan Hetifah saat pertemuan kerja dengan Bupati Manggarai Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekraf NTT, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat, Kepala Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Direksi PT Flobamor, sivitas akademika Universitas Nusa Cendana, dan Organisasi Kepariwisataan (PHRI, ASITA, GAHAWISTRI, AKPI, dan HPI) di Labuan Bajo, NTT, Senin (12/9).
"Kami mendengar banyak masukan dari berbagai stakeholder di Labuan Bajo, agar pariwisata bisa betul-betul memberikan kontribusi secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat lokal," kata dia.
"Terkait perizinan, maupun juga bagaimana konsumen bisa mengakses pelayanan, itu menjadi sesuatu yang membutuhkan perhatian kita bersama,” sambung Hetifah.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, permasalahan lain yang turut mengemuka adalah sinkronisasi kebijakan antar berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi otonomi daerah.
Menurut dia peran pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat menjadi sangat penting dalam isu pariwisata.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan ada sejumlah permasalahan di Labuan Bajo yang perlu mendapat perhatian bersama.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian