Parlemen Jegal Niat Pemerintah Menambang di Lahan Masyarakat Adat

jpnn.com, BRASILIA - Presiden sayap kanan Brazil, Jair Bolsonaro mengalami kemunduran dalam usahanya untuk segera meloloskan undang-undang yang akan memungkinkan penambangan di reservasi pribumi, yang menurutnya perlu karena Brazil membutuhkan pasokan pupuk.

Para politisi partai di majelis rendah Kongres tidak setuju untuk terburu-buru melakukan pemungutan suara, di tengah kekhawatiran bahwa pemilih mungkin marah pada tahun pemilihan, dan Ketua Konges Arthur Lira mengatakan, sebuah kelompok kerja akan dibentuk untuk mempelajari RUU tersebut dan melaporkan kembali dalam 30 hari.

Politisi pendukung pemerintah itu telah mengumpulkan cukup banyak tanda tangan untuk mempercepat RUU yang dikenal sebagai PL 191/2020, yang berarti dapat dimasukkan ke pemungutan suara penuh tanpa dengar pendapat komite.

Brazil, salah satu produsen makanan utama dunia dan pengimpor kalium terbesar, bergantung pada 85 persen impor pupuk untuk tanaman biji-bijian. Seperempat dari permintaan kalium Brazil biasanya dipenuhi oleh Rusia, yang menghentikan ekspor ketika perang Ukraina dimulai.

Brazil memiliki cadangan kalium yang besar di bawah tanah di hutan hujan Amazon, termasuk di dalam dan sekitar tanah yang dihuni oleh penduduk asli. Keprihatinan mereka atas eksploitasi hutan itu telah menunda beberapa proyek pertambangan selama bertahun-tahun, terutama proyek Autazes yang dikendalikan oleh bank investasi Kanada Forbes & Manhattan.

Bolsonaro, yang telah mengabaikan penegakan kelestarian lingkungan di Amazon dan memangkas pendanaan lembaga perlindungan pribumi pemerintah, Funai, telah lama mendorong lebih banyak pertambangan dan pertanian komersial di Amazon untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Tetapi anggota parlemen enggan untuk memberikan suara tergesa-gesa pada undang-undang pertambangan pribumi pada hari ketika beberapa ribu orang Brazil berkumpul di luar Kongres untuk memprotes proposal legislatif yang didukung oleh Bolsonaro yang akan melemahkan perlindungan lingkungan dan memungkinkan penambangan di tanah adat.

Protes bertajuk "Peristiwa Bumi" itu diprakarsai oleh penyanyi populer Caetano Veloso yang bertemu dengan kepala Senat Rodrigo Pacheco untuk meminta bantuannya memblokir RUU tersebut ketika dibahas di majelis yang lebih tinggi.