Parlemen RI-Malaysia Dorong Penyelesaian Masalah Perbatasan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo siap membuka pintu DPR RI untuk berbagi pengalaman dengan parlemen Malaysia yang ingin menjalankan reformasi parlemen di negaranya. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, DPR RI telah menjadi rujukan bagi berbagai negara dalam mewujudkan check and balances terhadap pemerintah.

“Kedatangan Parlemen Malaysia ke sini salah satunya ingin mempelajari sistem Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan yang ada di DPR RI. Mereka memandang sistem yang sudah dijalankan di DPR RI sangat baik dan bisa dijadikan rujukan di parlemen mereka. Saya juga sampaikan, sebetulnya tak perlu jauh-jauh datang ke DPR RI. Cukup instal aplikasi DPR NOW di smartphone sudah bisa melihat berbagai kegiatan kedewanan maupun sidang di DPR RI," ujar Bamsoet saat menerima delegasi parlemen Malaysia yang dipimpin Ketua Parlemen Malaysia, Dato Mohamad Ariff MD Yusuf, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (04/10/18).

Delegasi parlemen Malaysia yang hadir, antara lain Nga Kor Ming (Wakil Ketua), Hassan Abdul Karim (Anggota), Dato Sri, Dr. Haji Ismail Mohamed Said (Anggota), Zamshari Shaharan (Anggota), Datuk Roosme Hamzah (Sekretaris Parlemen), Dr. Muhammad Sayuti Hassan Yahya (Sekretaris Divisi Riset Parlemen), Abdijar Ab Rashid (Sekretaris Pertama Bidang Politik, Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia). Sedangkan Ketua DPR RI ditemani Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), Dave Laksono (Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI) dan Hasrul Azwar (Anggota Fraksi PPP DPR RI).

Dalam pertemuan tersebut, Politikus Partai Golkar ini menyampaikan harapannya agar parlemen Malaysia bisa mendorong pemerintahnya mempercepat penyelesaian pembahasan MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Indonesia - Malaysia. Pembahasan MoU tersebut merupakan bagian dari berbagai pembahasan penting yang dibicarakan dalam kunjungan Perdana Menteri Mahatir Mohammad saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, 29 Juni 2018.

“Demi kebaikan dan persaudaraan kedua negara, MoU tersebut harus diselesaikan secepat mungkin. Karena sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia perlu terus mempertahankan hubungan bilateral yang selama ini telah berjalan baik. DPR RI juga mendukung upaya yang dilakukan pemerintah kedua negara dalam meningkatkan hubungan bilateral, termasuk penguatan kerja sama dalam kerangka diplomasi parliament to parliament dan people to people,” papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memaparkan, sebagai negara yang hidup berdampingan, salah satu yang menjadi perhatian Indonesia dan Malaysia adalah masalah perbatasan yang belum tuntas. Kedua negara perlu meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi mengenai perbatasan untuk menghindari perkembangan isu ke arah yang tidak diinginkan.

“Indonesia dan Malaysia telah sepakat melakukan survei dalam pengumpulan data dan penelitian untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Kami berharap parlemen kedua negara dapat mendorong masalah ini segera terselesaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan,” papar Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini, berbagi pandangan bahwa Indonesia dan Malaysia punya tanggung jawab besar mewujudkan Asia Tenggara yang lebih sejahtera, aman, damai dan stabil. Terlebih, sebagai sesama anggota Inter Parliamentary Union dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, parlemen Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sama dalam menjaga perdamaian dunia dan stabilitas kerjasama regional ASEAN.