Parodikan Penunjukan Patrialis jadi Hakim MK

Parodikan Penunjukan Patrialis jadi Hakim MK
Pertunjukan parodi tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (11/8). Foto: Adrian Gilang/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyindir langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Sindiran itu diwujudkan dalam bentuk pertunjukan parodi.

"SBY jangan becanda dalam memilih hakim MK. Kalau dalam Republik Imajinasi tidak apa-apa," ujar anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho di kantor ICW, Jakarta, Minggu (11/8).

Menurut Emerson, ICW tidak melakukan penghinaan kepada presiden dengan melakukan parodi itu. "Kita hanya membandingkan yang real dan impian," katanya.

Dalam pertunjukan komedi itu, nama SBY diganti menjadi Si Barney Yoyo. Barney merupakan Presiden Republik Imajinasi. Sedangkan nama Patrialis diganti menjadi Patrik Alis Star.

Barney dalam sambutannya mengungkapkan alasan mengangkat Patrik. Salah satunya, karena Patrik bergelar Doktor Humoris Causa sehingga dinilai tepat menjabat sebagai hakim di Mahkamah Komedi.

Menurut Barney, Patrik adalah figur yang berkualiatas dan memiliki rekam jejak yang jelas. Maksudnya, jelas berkualitas ala kadarnya dan jelas rekam jejaknya tidak menggembirakan. "Kalau berkualitas dan rekam jejaknya menggembirakan sudah barang tentu dia saya pertahankan sebagai anak buah saya," ucap Barney.

Barney menjelaskan, Patrik semasa menjabat sebagai menteri adalah orang yang taat pada perintah atasan. "Kalau saya katakan 'bebaskan' besan saya dari penjara segera dia laksanakan dengan cepat," tuturnya.

Ia menyatakan, Patrik pada saat dipecat tidak rewel dan tidak mengeluh. Namun, Patrik mengingatkan ada posisi BUMN atau lembaga negara yang kosong untuk ditempatinya. "Saya harus akui bahwa jabatan ini kompensasi buat beliau (Patrik) karena dia nurut manis ketika saya pecat," ujar Barney.

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyindir langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News