Parpol Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan Politik

jpnn.com, PALEMBANG - Partai politik memiliki kedudukan penting dalam konstitusi. Salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Namun parpol belum melaksanakan pendidikan politik secara maksimal baik kepada masyarakat maupun internal partai.

Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Partai Politik dan Pendidikan Politik" di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7/). FGD merupakan kerja sama MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR Dr. Delis Julkarson Hehi dan Wakil Ketua Badan Pengkajian Martin Hutabarat dan Rambe Kamarul Zaman.

Martin Hutabarat menjelaskan parpol memiliki tiga fungsi, yaitu menyiapkan kader untuk kepemimpinan nasional baik di legislatif maupun eksekutif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pendidikan politik. "Pendidikan politik dilakukan kepada internal parpol dan kepada masyarakat," katanya.

Pendidikan politik kepada internal parpol, lanjut Martin, tampak dalam kaderisasi. Namun kaderisasi ini tidak berjalan maksimal. "Ini terlihat dari pencalonan kepala daerah bukan kader terbaik parpol, bahkan mengambil kader parpol lain," katanya.

Pendidikan politik kepada masyarakat, tambah Martin, adalah mendorong masyarakat berpartisipasi dalam politik atau mengikuti pemilu. "Namun, seperti dalam pemilu, pemilih memilih karena faktor identitas atau agama. Ini terjadi karena parpol dan negara tidak memberikan pendidikan politik," paparnya.

BACA JUGA: Agustus dan September MPR Gelar Rangkaian Acara Kebangsaan

Rambe Kamarul Zaman juga mengungkapkan hal yang sama. Konstitusi menempatkan parpol pada kedudukan yang penting, tertuang dalam Pasal 6A, pasangan capres dan cawapres diusung parpol dan gabungan parpol. Juga pasal 22E, peserta pemilu legislatif adalah parpol.

Rambe mengatakan parpol melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di bawah tentang memilih calon pemimpin melihat latar belakang dan kemampuan calon. "Tapi pemilih justru memilih karena money politics. Ini menunjukkan gagalnya pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.