Parpol Besar Sepakat Kawal Pemilu

Hal senada diungkapkan Ahmad Muzani. Menurut dia, KPU harus mengakomodasi para pemilih yang seharusnya memiliki hak pilih, tapi tak bisa karena tidak terdaftar. "KPU harus memberi mereka hak pilih meski mereka hanya memiliki KTP tempat dia mestinya terdaftar," katanya.

 

Sebab, lanjut Muzani, saat ini DPT benar-benar kacau. Antara mereka yang mati dan masih di bawah umur tak jelas statusnya. Karena itu, KTP bisa menjadi alat untuk membuat mereka diperbolehkan memilih.

 

Selain itu, kata Muzani, pada hari pertama pemilu, lembaga survei akan mengumumkan hasil perolehan suaranya. Dia mendesak agar lembaga survei tersebut berani mengumumkan donatur atau partai yang menyewa lembaga tersebut. Itu agar hasil lembaga survei tidak tercampur dengan hasil resmi dari KPU.

 

Pram menambahkan, ada beberapa partai yang membangun opini dengan melakukan survei seakan-akan mendapatkan suara sebesar itu. Nah, mereka akan mengambil keuntungan dari itu. "Sebab, pada 9 April malam atau 10 April, hasil pemilu versi lembaga itu akan diumumkan. Kalau kita menggugat hasil itu, katanya tidak siap kalah," ujarnya.