Parpol Daftarkan Bacaleg di Hari Terakhir, Kasihan KPU

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menyoroti langkah sejumlah partai politik mendaftarkan nama-nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk kursi DPR jelang berakhirnya masa pendaftaran besok (17/7). Menurutnya, pendaftaran bacaleg pada masa-masa akhir patut disayangkan karena bakal sangat membebani Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Perlu diketahui, langkah sejumlah parpol itu bakal mengakibatkan tak sebandingnya personel yang disiapkan KPU untuk memeriksa berkas, dengan jumlah berkas yang masuk," ujar pria yang akrab disapa Cak Nanto tersebut di Jakarta, Senin (16/7).
Akibatnya, terbuka kemungkinan munculnya permasalahan adminstratif. Sebab, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dibatasi waktu untuk memeriksa berkas-berkas bacaleg hingga Rabu (18/7).
"Batas waktu verifikasi itu 18 Juli, nah dengan jumlah data yang begitu banyak, terbuka kemungkinan memunculkan banyak masalah administrasi," kata Cak Nanto.
Untuk diketahui, KPU membuka pendaftaran bakal caleg yang akan diusung parpol peserta Pemilu 2019 dari 4-17 Juli. Namun, sehari menjelang penutupan baru Partai NasDem yang datang mendaftar.
Sementara partai lain diketahui berencana mendaftar di hari terakhir, Selasa (17/7). Menghadapi kondisi yang ada, Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan pihaknya tidak akan menambah waktu pendaftaran.(gir/jpnn)
Terbuka kemungkinan munculnya permasalahan adminstratif bakal calon anggota legislatif. Sebab, KPU hanya punya waktu singkat untuk memeriksa berkasnya..
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina