Parpol Diminta Dekralasikan Keinsyafan
Kamis, 04 Oktober 2012 – 15:55 WIB
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan partai politik tidak perlu menyoal Dipo Alam mengungkap latar belakang pejabat negara yang dimohonkan izinnya ke Presiden SBY untuk diperiksa penegak hukum. Menurut Andrinof, hal tersebut tidak substansif. Bahwa sejumlah partai politik akan kepanasan dengan informasi Dipo Alam yang kini menjabat Menteri Sekretaris Kabinet, menurut Andrinof, itu pasti. Tapi panas saja belum akan bisa menyelesaikan masalah korupsi.
"Saya sarankan, elit dan kader partai politik tidak perlu menyoal kapasitas Dipo Alam saat itu menyampaikan itu dan ditulis oleh media massa," kata Andrinof Chaniago, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/10).
Baca Juga:
Kalau soal kapasitas yang ditanyakan, lanjut Andrinof, jelas tidak ada korelasinya. Jadi penyajian itu tidak tepat dan jabatan yang kini dipercayakan Presiden SBY kepada Dipo Alam juga tidak pas. "Tapi ambil hikmah dan manfaatnya bagi bangsa dan negara ini yang tengah berperang dengan prilaku korupsi," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan partai politik tidak perlu menyoal Dipo Alam mengungkap
BERITA TERKAIT
- Info Terkini soal Rencana Libur Sekolah Selama Ramadan
- Warga Jakarta Jadi Penyebab Penurunan Permukaan Tanah di Pantura
- BPJS Kesehatan Jateng-DIY Bayar Klaim Rp 29,7 Triliun pada 2024
- MUI Banten Dukung Keberlanjutan PSN di Tanah Jawara, Ini Alasannya
- Kanwil Kemenkumham Riau Bakal Bentuk 100 Desa Sadar Hukum Tahun Ini
- Kabar Gembira untuk Pelamar Formasi Guru PPPK 2024 Tahap 2, Semangat!