Parpol Dinilai Hanya Syarat Administratif

Tidak ada perdebatan, tidak ada argumentasi dan tidak ada musyawarah mufakat. Yang ada hanya instruksi bahkan sering terjadi transaksi, imbuhnya.

"Kondisi ini telah menjadikan partai politik sebagai satu-satunya lembaga publik yang paling tidak demokratis di Indonesia. Semua keputusan harus menunggu ketua umum dan elit partai. Siapa yang melangkar sistem feodalistik ini langsung dipecat dari partai," imbuh Parlindungan Purba.

Terakhir dia menjelaskan bahwa Pemilukada di Sumut pada akhirnya akan ditentukan oleh sistem kekerabatan yang saat ini masih hidup dan terjaga utuh di masyarakat setempat dan partai politik tereliminir sebagai institusi pendidikan politik masyarakat. (fas/jpnn)