Parpol Harus Siap Kembangkan Industri

Karena itu, Gobel mengharapkan, agar partai politik yang telah menempatkan kadernya di parlemen  untuk lebih fokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang ada di dalam negeri." Apa yang kita lihat sekarang memang sangat ironis. Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar misalnya, namun tidak punya industri olefin yang memadai. Akibatnya nilai tambah dari komoditas ini lebih banyak dinikmati negara lain," katanya.

Kebijakan ekonomi, lanjut Gobel, khususnya dibidang industri tidak boleh lepas dari langkah restrukturisasi dan revitalisasi yang disertai dengan cara pandang arah kebijakan investasi." Sudah saatnya para pembuat kebijakan meninggalkan ukuran kinerja investasi industri dari sisi jumlah modal yang ditanamkan. Tolak ukur harus pada sejauh mana investasi itu memperkuat pendalaman industri dan ketahanan ekonomi," ujar Rachmat yang juga Ketua Umum Gabungan Elektronik (GABEL) itu.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, saat ini Indonesia memang masih ketinggalan arah kebijakan pembangunan industri manufaktur. ''Kita masih dibawah Malaysia,  China atau Thailand,'' ujarnya.Indonesia berada di urutan ke 55 dari 134 negara yang disurvei, sedangkan Malaysia berada di posisi 21, China di posisi 30, Thailand di posisi 34 dan India di posisi 50.

"Dalam hal ini memperbaiki presepsi dunia usaha baik nasional maupun internasional terhadap birokrasi kebijakan pemerintah, kestabilan politik (hubungan eksekutif-legislatif), dan suplai infrastruktur, sangat dibutuhkan," ujar mitra lokal perusahaan raksasa elektronik Jepang, Matsushita, itu.(aj/JPNN)