Parpol Jangan Ulangi Kesalahan Pilkada 2015

JAKARTA - Partai politik diharapkan tidak mengulangi fakta yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 lalu. Di mana akibat lemahnya dukungan terhadap bakal calon, membuat masyarakat dirugikan. Dimana masyarakat tidak bisa memilih tokoh yang terbaik, padahal terdapat cukup banyak nama yang memiliki kemampuan mumpuni memimpin daerah.

"Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan Pilkada serentak tahap pertama 2015 adalah partai politik yang mempunyai kursi di DPRD, tidak maksimal memanfaatkan kewenangan dan kesempatannya untuk berkompetisi dalam mengusung calon kepala daerah," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Jumat (11/3).

Menurut Masykurudin, pandangannya tidak hanya sekadar opini semata. Namun didasari fakta. Pada sebagian besar daerah yang menggelar Pilkada 2015 lalu, terlihat komposisi pasangan calon hanya berjumlah dua dan tiga pasangan. Bahkan terdapat tiga daerah dengan pasangan calon tunggal tanpa lawan. Yaitu di Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Utara.

"Kondisi ini sangat tidak baik, terutama dari aspek mewujudkan aspirasi dan representasi masyarakat pemilih. Dengan melihat jumlah pilihan calon yang terbatas, partai politik bisa dikatakan gagal," ujarnya. 

Kegagalan utama, karena partai politik masih mempertimbangkan dengan sangat kuat aspek kepemilikan modal dan popularitas dalam mengusung calon. 

Masykurudin menyebut, minimnya peran partai politik dalam menfasilitasi masyarakat mewujudkan calon yang sesuai dengan aspirasi, sebagai deparpolisasi. Kewajiban partai politik justru tidak dilaksanakan dengan maksimal. Padahal tugas partai politik adalah merekrut orang-orang berkualitas dan menyajikan ke masyarakat untuk memilihnya.

"Jadi, deparpolisasi adalah kritik bagi parpol yang lemah dalam mengusung pasangan calon yang kurang merepresentasikan kehendak rakyat," ujar Masykurudin.(gir/jpnn)