Parpol Kecil Desak Anulir PT 2,5 Persen
Kamis, 23 April 2009 – 15:21 WIB
JAKARTA – Sejumlah partai yang terancam tidak mampu meloloskan calegnya duduk di kursi DPR RI menggelar pertemuan di hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (23/4). Mereka juga akan segera menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna meminta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir ketentuan parliamentary threshold (PT) sebesar 2,5 persen perolehan suara tingkat nasional. Martin sendiri merupakan caleg nomor urut 1 di dapil Sumut 2 yang meliputi Humbang Hasundutan,Padang Sidempuan, Kota Sibolga, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan,Tapanuli Utara, dan Toba Samosir. Berdasarkan perhitungan sementara, perolehan suara aktifis pembentukan Provinsi Tapanuli itu memberikan peluang masuk ke Senayan. Hanya saja, lantaran tren perolehan suara PDS tidak mampu menembus angka 2,5 persen, peluang Martin itu bisa kandas.
”Kita akan segera menemui presiden meminta dikeluarkannya Perppu untuk membatalkan ketentuan parliamentary threshold,” ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (PDS), Sabar Martin Sirait. Saat menjawab pertanyaan JPNN, Martin masih berada di ruangan mengikuti pertemuan tertutup yang dihadiri 29 partai itu.
Selain PDS, hadir di pertemuan itu antara lain pimpinan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Daerah (PPD), PNI Marhaenisme, Partai Pelopor, Pakar Pangan, PPIB, dan Partai Buruh.
Baca Juga:
JAKARTA – Sejumlah partai yang terancam tidak mampu meloloskan calegnya duduk di kursi DPR RI menggelar pertemuan di hotel Ritz Carlton, Jakarta,
BERITA TERKAIT
- Pemuda Pancasila Dukung RIDO di Pilkada DKI Karena Diyakini Mumpuni
- Jokowi Sebut Lebih 80 Paslon Minta Dukungan untuk Memenangkan Pilkada
- Kompak Dukung Agustiar-Edy, Warga Murung Raya Siap Membawa Kemenangan
- Jokowi dan Prabowo Dukung Paslon Pilwakot Kupang Christian Widodo dan Serena
- Pj Gubernur Apresiasi Deklarasi Pilkada Damai oleh Keluarga Besar Pujakesuma Sumut
- Poltracking Ungkap Sejumlah Kejanggalan oleh Dewan Etik Persepi