Parpol Koalisi Lebih Mudah Samakan Persepsi
Soal Kenaikan Parliamentary Threshold
Kamis, 03 Juni 2010 – 06:14 WIB

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan.
JAKARTA - Rencana sejumlah parpol menaikkan ambang batas parliamentary threshold (PT) dari 2,5 persen sepertinya tidak akan menjadi perdebatan alot di kalangan partai politik (Parpol) yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Terlebih lagi, Sekretariat Gabungan (Sekgab) Parpol Koalisi akan memudahkan parpol-parpol anggotanya untuk menyamakan persepsi soal kenaikan angka PT. “Kebersamaan kita selama ini akan memudahkan kita mencapai kata sepakat mengenai angka PT. Saat ini memang masih ada perbedaan (di antara parpol koalisi) tentang angka kenaikan PT. Namun hal itu akan bisa dihilangkan karena psikologisnya orang yang sering berkumpul akan lebih saling mengerti dan memahami persoalan masing-masing sehingga bisa tercapai titik temu,” sambung Taufik.
Hal itu diungkapkan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Rabu (2/6). "Setidaknya, kalau yang anggota Sekgab itu kan sering ketemu. Kalau orang sudah sering ketemu itu kan mudah mencapai kesamaan persepsi," ujar Taufik.
Baca Juga:
Menurut Taufik yang juga Wakil Ketua DPR itu, sebenarnya sama sekali tidak ada hubungan antara Sekgab dengan kenaikan angka PT. Taufik menegaskan bahwa Sekgab ditujukan untuk mengawal jalannya pemerintahan SBY. Namun menurutnya, keberadaan Sekgab tentunya akan mempermudah komunikasi di antara parpol termasuk dalam mencapai kesepakatan kenaikan angka PT.
Baca Juga:
JAKARTA - Rencana sejumlah parpol menaikkan ambang batas parliamentary threshold (PT) dari 2,5 persen sepertinya tidak akan menjadi perdebatan alot
BERITA TERKAIT
- Fadli Zon Resmikan Nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kawasan Jam Gadang
- Presiden KSPSI Ajak Buruh Merayakan May Day di Monas yang Dihadiri Prabowo
- PT Indo RX Menang di Arbitrase, Kuasa Hukum: Kami Tidak Akan Pernah Berhenti Menuntut Pemulihan
- Dedi Mulyadi Ungkap Kriteria Pelajar yang Dikirim ke Barak TNI
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- Amnesty International: Praktik Otoriter dan Pelanggaran HAM Menguat di Indonesia