Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah Diminta Tertibkan Anggotanya
Terkait Usul Penggunaan Hak Angket Mafia Pajak
Rabu, 16 Februari 2011 – 21:21 WIB
JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Nusantara (JN) meminta pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah untuk bisa menertibkan anggotanya yang duduk di DPR. Pasalnya, kelakuan para anggota DPR dari partai koalisi telah menurunkan wibawa pemeritahan. Guna mengantisipasi agar politisasi kasus tidak terjadi, maka para pimpinan partai koalisi harus bersikap tegas untuk menertibkan anggotanya yang duduk di DPR. Sebab, tindakan politikus yang partainya ikut sebagai koalisi pendukung pemerintah jelas-jelas sudah keluar dari batas-batas kewajaran koalisi.
“Kita minta para elit partai koalisi bisa menertibkan anak buahnya yang duduk sebagai anggota DPR,” kata ketua pelaksana harian Dewan Pengurus Pusat Jaringan Nusantara, Iwan Yakobus Kurniawan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (16/2).
Iwan menjelaskan, gejala semakin tidak tertibnya para anggota DPR dari partai koalisi itu terlihat dari penggalangan tanda-tangan terhadap hak angket pajak DPR yang dimotori oleh parpol peserta koalisi. "Penyelesaian mafia pajak melalui hak angket DPR itu bukan sebuah cara yang baik, tapi sudah mengarah pada praktek politisasi kasus yang muaranya nanti transaksi politik," kata Iwan.
Baca Juga:
JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Nusantara (JN) meminta pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah untuk bisa menertibkan
BERITA TERKAIT
- Jurus Mendes Yandri Atasi 3.000 Desa yang Masih Tertinggal
- 5 Berita Terpopuler: Honorer 32 Tahun Gagal Tes PPPK, Semoga RUU ASN Menjadi Penyelamat
- Pengusaha Surabaya Suruh Siswa Sujud & Menggonggong Sudah Ditangkap, Begini Tampangnya
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 15 November 2024: Pagi Sudah Berawan Tebal
- Sun Life Berkomitmen Tingkatkan Kesadaran Pentingnya Pencegahan Diabetes Tipe 2