Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah Diminta Tertibkan Anggotanya
Terkait Usul Penggunaan Hak Angket Mafia Pajak
Rabu, 16 Februari 2011 – 21:21 WIB
JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Nusantara (JN) meminta pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah untuk bisa menertibkan anggotanya yang duduk di DPR. Pasalnya, kelakuan para anggota DPR dari partai koalisi telah menurunkan wibawa pemeritahan. Guna mengantisipasi agar politisasi kasus tidak terjadi, maka para pimpinan partai koalisi harus bersikap tegas untuk menertibkan anggotanya yang duduk di DPR. Sebab, tindakan politikus yang partainya ikut sebagai koalisi pendukung pemerintah jelas-jelas sudah keluar dari batas-batas kewajaran koalisi.
“Kita minta para elit partai koalisi bisa menertibkan anak buahnya yang duduk sebagai anggota DPR,” kata ketua pelaksana harian Dewan Pengurus Pusat Jaringan Nusantara, Iwan Yakobus Kurniawan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (16/2).
Iwan menjelaskan, gejala semakin tidak tertibnya para anggota DPR dari partai koalisi itu terlihat dari penggalangan tanda-tangan terhadap hak angket pajak DPR yang dimotori oleh parpol peserta koalisi. "Penyelesaian mafia pajak melalui hak angket DPR itu bukan sebuah cara yang baik, tapi sudah mengarah pada praktek politisasi kasus yang muaranya nanti transaksi politik," kata Iwan.
Baca Juga:
JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Nusantara (JN) meminta pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah untuk bisa menertibkan
BERITA TERKAIT
- Indonesia Punya 106 Ribu Apoteker, 60 Persennya Terkonsentrasi di Jawa
- Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada
- Ruang Amal Indonesia dan ZIS Indosat Segera Buka Program Amal Vokasi di KITB
- Said PDIP: Ibu Megawati Memang Tulus Bilang Terima Kasih kepada Prabowo, MPR, dan Rakyat
- Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap
- RI 36 Berulah di Jalan, Nusron Wahid Sindir Netizen yang Salah Sasaran