Parpol Mestinya Tahu Jokowi Ogah Didikte soal Ganti Menteri

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan partai-partai politik pendukung pemerintahan saat ini agar menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo dalam menentukan para pembantunya di Kabinet Kerja.  Menurut Siti, parpol mestinya paham dengan pernyataan Jokowi -sapaan Joko Widodo- yang tak mau didikte soal reshuffle.

"Presiden Jokowi sudah memberikan warning agar jangan sampai didorong-dorong dan didikte. Itulah makna dari hak prerogatif presiden, jadi (parpol) jangan mendikte presiden soal reshuffle," kata Siti saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/4).

Pernyataan Siti itu sebagai respons terhadap Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan yang mengaku waswas karena ada partai politik mendikte Jokowi soal reshuffle. Bahkan Deniel menyebut partai partai itu berupaya menjatuhkan sesama partai pengusung Jokowi di pilpres demi menambah jumlah kadernya di Kabinet Kerja.

Menanggapi hal itu Siti mengatakan, meski Jokowi punya hak prerogatif dalam mengutak-atik kabinet, namun sebaiknya reshuffle tetap didasarkan pada rapor para menteri. Artinya, katanya, ada variabel indikator yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi reshuffle kabinet harus dilakukan secara profesional dan memiliki indikator penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala negara,” katanya.

Selain itu Siti, salah satu hal yang harus dievaluasi adalah loyalitas para menteri terhadap Presiden Jokowi. Artinya, para menteri harus bisa dipastikan benar-benar dalam satu komando di bawah Presiden Jokowi.

"Maka dibutuhkan pasukan di Kabinet Kerja itu satu komando, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi kayaknya itu yang harus dievaluasi," tegasnya.(ara/JPNN)