Parpol Minim Kaderisasi pada Perempuan

PONTIANAK - Rendahnya partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik adalah kesalahan partai politik, bukan karena kesalahan kaum perempuan. Selama ini, parpol-parpol dinilai minim melakukan kaderisasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang memadai kepada masyarakat.

 

“Jadi, ketika mencari perempuan untuk didudukkan di kepengurusan, parpol-parpol kesulitan,” kata Hairiah, aktivis perempuan yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalbar, Jumat (16/11).

Parpol-parpol mestinya melakukan kaderisasi secara berjenjang dan terus-menerus dalam melibatkan perempuan. Pendidikan politik ke masyarakat juga hendaknya lebih ditingkatkan. Pemenuhan syarat verifikasi faktual jangan hanya bersifat instan. “Kalau instan, nanti perempuan yang masuk kepengurusan hanya keluarga atau orang terdekat dari pengurus. Tidak menjangkau masyarakat umum atau hanya asal-asalan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, partai-partai kesulitan memenuhi proporsi 30 persen pengurus dari kalangan perempuan sebagaimana yang disyaratkan dalam verifikasi faktual. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kalbar, Muhammad Isa mengatakan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30 persen masih banyak yang tidak terpenuhi.