Parpol Pencatut Nama Warga Jadi Anggota & Pengurus Terancam Dicoret KPU
jpnn.com, KOTA SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi bakal mencoret partai politik (parpol) dari peserta Pemilu 2024 jika tidak memenuhi syarat, apalagi mencatut nama warga menjadi anggota dan pengurusnya.
Ancaman itu disampaikan Komisioner KPU Kota Sukabumi Harlan Awaludin Kahar menyusul adanya temuan partai yang mencatut nama warga sebagai pengurus parpol baru tanpa sepengetahuan dari pemilik identitas tersebut.
Fakta itu ditemukan KPU Kota Sukabumi saat melakukan verifikasi faktual atas calon parpol peserta Pemilu 2024.
"Kami menemukan nama warga yang dicatut oleh parpol yang dijadikan sebagai pengurus atau anggota," kata Harlan di Sukabumi, Minggu (30/10).
Verifikasi nama pengurus parpol itu dilakukan KPU setempat dari rumah ke rumah dengan mewawancarai langsung warga yang namanya tercantum sebagai pengurus parpol baru.
'Hasilnya, banyak dari warga yang merasa tidak pernah bergabung dengan parpol mana pun, bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui parpol baru tersebut.
Sebagai bukti bahwa warga itu namanya dicatut oleh parpol, petugas KPU meminta mereka mengisi formulir dan menandatanganinya bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pengurus parpol yang dilengkapi dengan bukti foto.
Selain itu, ada beberapa warga yang namanya tertera sebagai pengurus parpol baru tetapi saat didatangi ke rumahnya langsung, ternyata yang bersangkutan sudah pindah ke luar kota.
Ada parpol pencatut nama warga jadi anggota dan pengurus terancam dicoret KPU Kota Sukabumi dari peserta Pemilu 2024. Ini temuan saat verifikasi faktual.
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Survei: Parpol, DPR, dan Polri Memperoleh Kepercayaan Terendah dari Rakyat
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi