Parpol Protes Dipo Alam

Pejabat yang berlatar belakang parpol mendominasi dengan jumlah 92 persen. Lima yang terbanyak adalah Golkar (64 orang atau 36,36 persen), PDIP (32 orang atau 18,18 persen), Demokrat (20 orang atau 11,36 persen), PPP (17 orang atau 3,97 persen), dan PKB (9 orang atau 5,11 persen).

Menurut Nurul, kalau organ pemerintah melakukan korupsi, yang harus dipertanyakan adalah kemampuan leadership pemimpinnya yang tidak dapat mengendalikan perilaku koruptif tersebut. "Ini bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi aparat di bawahnya," kecam anggota Komisi II DPR itu.

Nurul mengingatkan, Dipo adalah bagian dari pemerintah dan merupakan pejabat negara yang seharusnya mengoreksi kasus-kasus tersebut. Dipo dinilai hanya mencari panggung dengan menjual isu yang perkaranya belum jelas. Padahal, partai tidak berurusan dengan perkara-perkara korupsi di lingkup pejabat negara tersebut.

"Dipo tak perlu membawa-bawa partai. Tanyakan saja kepada pemerintah mengapa tidak dapat sanggup mengendalikan perilaku korup aparat di bawahnya," sindir Nurul.