Parpol Protes Dipo Alam
Soal Data Kepala Daerah Berkasus
Senin, 01 Oktober 2012 – 06:20 WIB
Pejabat yang berlatar belakang parpol mendominasi dengan jumlah 92 persen. Lima yang terbanyak adalah Golkar (64 orang atau 36,36 persen), PDIP (32 orang atau 18,18 persen), Demokrat (20 orang atau 11,36 persen), PPP (17 orang atau 3,97 persen), dan PKB (9 orang atau 5,11 persen).
Menurut Nurul, kalau organ pemerintah melakukan korupsi, yang harus dipertanyakan adalah kemampuan leadership pemimpinnya yang tidak dapat mengendalikan perilaku koruptif tersebut. "Ini bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengawasi aparat di bawahnya," kecam anggota Komisi II DPR itu.
Nurul mengingatkan, Dipo adalah bagian dari pemerintah dan merupakan pejabat negara yang seharusnya mengoreksi kasus-kasus tersebut. Dipo dinilai hanya mencari panggung dengan menjual isu yang perkaranya belum jelas. Padahal, partai tidak berurusan dengan perkara-perkara korupsi di lingkup pejabat negara tersebut.
"Dipo tak perlu membawa-bawa partai. Tanyakan saja kepada pemerintah mengapa tidak dapat sanggup mengendalikan perilaku korup aparat di bawahnya," sindir Nurul.
JAKARTA - Hubungan Seskab Dipo Alam dengan kalangan parpol kembali memanas. Pemicunya, pengungkapan data izin pemeriksaan yang sudah dikeluarkan
BERITA TERKAIT
- Sukarelawan BISON Siap Memenangkan Andra Soni - Dimyati Natakusumah
- Ahmad Ali-AKA Bakal Pastikan Semua Warga Sulteng Bisa Mengakses BPJS Kesehatan
- Inilah Tema Debat Perdana Cagub-Cawagub Jakarta, Isunya Krusial
- Gagas Teman Pramono, Trimedya Bakal Menggalang Suara Kemenangan di Jakarta Pusat
- PDIP Mengajak Masyarakat Sumut Kawal Pemilu Bebas Kecurangan TSM
- Soal Peluang Edy-Hasan di Pilkada Sumut, Sekjen PDIP Bilang Begini