Parpol Protes Dipo Alam
Soal Data Kepala Daerah Berkasus
Senin, 01 Oktober 2012 – 06:20 WIB
Dia menilai, isu itu dimunculkan agar perhatian publik beralih dari kasus-kasus besar yang saat ini ditangani KPK dan meraih simpati publik. "Yang disebut Dipo tersebut baru penyidikan, penyelidikan, atau sudah vonis, itu pun tidak jelas," ucap Nurul.
"Bagaimana menjustifikasi bahwa itu korupsi. Apakah sudah sesuai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau justifikasi dari Dipo saja?" lanjutnya.
Ditambahkan Nurul, Dipo tidak memiliki urgensi berbicara perkara yang bukan tupoksi atau wilayahnya. Menurut Nurul, itu menjadi wewenang Kemendagri. Mereka tidak pernah menyinggung soal partai menyangkut kepala daerah dan birokrat yang korup.
"Saya menyarankan, Dipo sebaiknya lebih hati-hati membuat statement. Ibarat menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri," ucap Nurul.
JAKARTA - Hubungan Seskab Dipo Alam dengan kalangan parpol kembali memanas. Pemicunya, pengungkapan data izin pemeriksaan yang sudah dikeluarkan
BERITA TERKAIT
- Pilgub NTB: Pasangan Ini Mengeklaim Menang, Lihat Datanya
- 4 Penyebab Kekuasaan PKS Berakhir di Kota Depok
- Perempuan Bangsa Siap Go Public, Bukan Untuk NU Saja
- Paslon Muda Fenomenal di Cilegon, Robinsar-Fajar Kalahkan Petahana dan Ketua DPRD
- Pilkada Muba 2024, Toha-Rohman Unggul
- Maximus dan Peggi Klaim Kemenangan di Mimika