Parpol Protes Dipo Alam

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo juga mempertanyakan "laporan" Dipo kepada publik itu. Menurut Tjahjo, penyampaian opini soal kasus hukum pejabat daerah lengkap dengan latar belakang parpolnya merupakan perilaku berpemerintahan yang tidak lazim. Apalagi, para pejabat daerah merupakan bagian dari aparatur pemerintahan. Sebaiknya, kata Tjahjo, cukup disebut nama kepala daerah yang diindikasi terlibat masalah hukum beserta asal kabupaten, kota, atau provinsinya.

"Tidak elok jika disebut nama partainya. Apakah ini pesanan presiden atau inisiatif sendiri?" sindir Tjahjo. Dia lantas menyentil komitmen Presiden SBY yang selalu didengungkan untuk membangun iklim sejuk di pemerintahan dengan mitra-mitra politiknya. Tjahjo meminta SBY memberikan klarifikasi.

"Presiden perlu mengklarifikasi pernyataan Dipo tersebut. Tak perlu Dipo yang mengklarifikasi karena kita sudah paham arah politik pernyataan itu untuk apa dan ke mana," tegas anggota komisi I tersebut.

Sekitar seminggu lalu, Dipo juga membuat jengkel beberapa anggota dewan yang duduk di tim pengawas (timwas) Century. Hal tersebut terkait dengan penyerahan rekaman rapat pada 9 Oktober 2008 yang dipimpin SBY dengan agenda membicarakan penyelamatan Indonesia dari krisis.