Parpol Siap-siap Saja Kadernya Dikembalikan

JAKARTA -- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak wajib berbicara dengan partai politik, termasuk partai pendukung, untuk mereshuffle kabinet.

"Sebenarnya tidak ada kewajiban presiden untuk membicarakan dengan parpol, karena itu (reshuffle kabinet) sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Saan Mustofa, Selasa (20/9) kepada pers, di Jakarta.

Tapi, lanjut Saan, meskipun negeri ini menganut sistem presidensil, realitas di lapangan menunjukkan Indonesia banyak terdapat partai politik. Tentunya, kata Saan, masukan dari partai politik khususnya partai pendukung koalisi juga bisa menjadi pertimbangan.

"Karena, kalau ada menteri yang setelah dievaluasi oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) tidak maksimal, tentu dikembalikan kepada parpol, dan parpol menyiapkan lagi kader yang terbaik," ungkap Anggota Komisi III DPR RI itu.