Partai Baru Boleh Usung Capres?

jpnn.com - JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap DPR kembali pada spirit putusan Mahkamah Konstitusi (MK), saat nantinya menetapkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa semua partai memiliki hak yang sama dalam mengusung calon presiden.
"Salah satu yang memotivasi kami, adanya putusan MK. Bahwa dinyatakan semua partai memiliki hak yang sama, dapat mengusung kandidat calon presiden. Karena pemilihan presiden berbarengan dengan pemilu legislatif," ujar Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni, Selasa (11/10).
Antoni menyatakan sikap tersebut karena semua partai politik nantinya dapat mengusung calon presiden pada Pemilu 2019.
"Sekarang ada isu, bahwa tak semua parpol boleh calonkan presiden, karena merujuk pada syarat undang-undang sebelumnya. Karena itu kami berharap DPR kembali pada inti spirit putusan MK, bahwa semua partai miliki hak yang sama," ujarnya.
Antoni berharap Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu nantinya membolehkan partai baru dapat mengusung calon presiden. Sehingga PSI sebagai partai anak muda, dapat mengusung calon presiden yang benar-benar memiliki calon presiden yang benar-benar keren dan mengerti permasalahan yang dihadapi anak-anak muda.
"Kami berharap anak muda Indonesia memiliki calon presiden yang benar-benar keren dan mengerti permasalahan yang dihadapi anak muda," ujar Antoni.(gir/jpnn)
JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap DPR kembali pada spirit putusan Mahkamah Konstitusi (MK), saat nantinya menetapkan Undang-Undang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Akademisi Mendesak Supaya Dominus Litis jadi Bagian RUU KUHAP
- Iwakum Kecam Aksi Doxing terhadap Wartawan Seusai Demo Indonesia Gelap
- Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025, Hutama Karya Percepat Tol Palembang-Betung
- Yayasan Merah Putih Peduli Nyekar di Makam RM Margono Djojohadikusumo
- TNI Disebut Langgar UU dalam Penertiban Tambang Emas dan Penggerebekan Oli Palsu
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum