Partai Berkarya Muchdi PR Menargetkan Meraih 7 Persen Suara Nasional di Pemilu 2024

jpnn.com, JAKARTA - Partai Berkarya kubu Muchdi PR sudah menentukan target perolehan suara dan jumlah kursi di DPR pada Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan pihaknya menargetkan partainya mendapat kursi di DPR dan menempatkan 30 wakilnya di Senayan.

"Partai Berkarya target lolos masuk Senayan dengan menempatkan wakilnya minimal 30 orang dengan persentase 7 persen suara nasional (10 juta suara)," kata Badaruddin Andi Picunang dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (4/6).

Badaruddin menjelaskan partainya kini tengah melakukan rekrutmen dan penyaringan kader yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif dan kepala daerah guna mencapai target tersebut.

Selain itu, ujar dia, Partai Berkarya telah membentuk Badan Pengendali Pemenangan Pemilu, serta merekrut saksi yang akan ditempatkan di tempat pemungutan suara (TPS).

Partai di bawah pimpinan Muchdi Pr itu juga siap menghadapi Pemilu 2024 yang rencananya akan digelar pada 28 Februari 2024, lebih cepat daripada yang biasanya digelar pada April.

"DPP Partai Berkarya fokus dalam menyelesaikan struktur pengurus sampai desa/kelurahan, rekrutmen anggota dalam rangka menghadapi tahapan verifikasi calon peserta Pemilu 2024 yang dipercepat," kata Badaruddin.

Lebih lanjut dia mengatakan, partainya akan melakukan verifikasi faktual internal pada Desember 2021 mendatang sebelum mendaftar resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awal 2022.

"Karena Pileg (Pemilu Legislatif) 28 Februari 2024, (maka) 25 bulan sebelum itu tahapan sudah dimulai, artinya Januari 2022 sudah harus siap," ujarnya.

Partainya tinggal menunggu Peraturan KPU (PKPU) untuk menyesuaikan, sehingga bila ada pengurus atau kader yang main-main untuk merusak konsentrasi itu akan ditindak tegas.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Berkarya yang digelar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada 28 Mei-30 Mei 2021 memutuskan melakukan pergantian antarwaktu (PAW) beberapa personel DPP dan Mahkamah Partai.

Di antaranya posisi bendahara umum dan mahkamah partai.

Bendum yang sebelumnya dijabat Hari Saputra Yusuf digantikan Laode Umar Bonte.

Ketua Mahkamah Partai sebelumnya dijabat Mayjen TNI Purn Syamsu Djalal digantikan Syamsul Zakaria.

"Pergantian nama-nama tidak memengaruhi SK Kemenkumham, karena DPP cukup memberitahukan perubahan personel yang ada selain ketum dan sekjen yang dipilih satu paket di munaslub sebelumnya. Ketum dan Sekjen hanya bisa diberhentikan pada forum tertinggi partai yaitu Munas/Munaslub," kata Badaruddin.

Dia menyatakan bila ada oknum yang mengatasnamakan DPP atau mahkamah di luar putusan resmi hasil rapimnas II, maka itu adalah ilegal dan bukan atas nama partai yang resmi.

"DPP Partai Berkarya akan menindak dan melaporkan pada pihak yang berwajib bila ada oknum yang mencoba mengobok-obok kepengurusan resmi pascarapimnas II," pungkasnya (antara/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: