Partai Biayai Operasional Dari Uang Negara

Pendapat berbeda disampaikan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Suara untuk Rakyat (JPPR) Jerry Sumampouw. Dia menilai subsidi negara untuk parpol justru harus dihilangkan. Parpol juga tidak boleh berbisnis, karena akan melanggengkan kartel politik. "Sekarang ini parpol sudah mengendalikan bada usaha lewat tangan-tangan politik, kalau mereka diperbolehkan secara resmi memiliki usaha, maka legal pula parpol mengambil uang negara," terangnya. (bay/dms/jpnn)

Subsidi Dana Partai Politik di APBN 2011

1. Partai Demokrat Rp 2.338.771.860 (21.655.295 suara/148 kursi)

2. Partai Golongan Karya Rp 1.623.401.676 (15.031.497 suara/106 kursi)