Partai Demokrat Tak Mau Dukung Hak Angket ke Yasonna, Ini Alsannya

jpnn.com - JAKARTA - Usul penggunaan hak angket ke  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keputusannya atas konflik internal di Golkar dan PPP terus bergulir. Usulan penggunaan salah satu hak istimewa DPR itu diterima dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (7/4).

Selanjutnya, keputusan paripurna atas usul penggunaan hak angket itu diteruskan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Terlebih, tidak semua fraksi setuju dengan penggunaan hak angket itu.

Fraksi-fraksi pendukung pemerintah dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tentu menolak penggunaan hak angket. Namun, di luar KIH ada Fraksi Partai Demokrat yang juga tak mau ikut mengguliskan angket.

Menurut anggota FPD DPR, EE Mangindaan, pihaknya memilih abstain atas usul penggunaan hak angket ke Yasonna. Alasannya, karena persoalan itu hanya terkait urusan internal partai politik.
 
"Kita abstain, tidak ikut-ikutan itu kan masalah internal (partai politik, red). Kita lihat nanti perkembangnya, harapan kita tak ada masalah," kata Mangindaan di gedung DPR RI, Selasa (7/4).

Hal senada dikatakan Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan. Menurutnya, sikap abstain fraksinya dalam penggunaan angket buka karena takut karena PD juga akan direcoki dalam kongres yang akan diselenggarakan Mei nanti.

"Kita tidak takut, demokrat solid. Tidak ada kaitannya kongres dengan hak angket. Kalau Partai Demokrat mengalami yang sama (konflik internal, red) kita akan berjuang," tegasnya.

Menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang meminta kepada Presiden Joko Widodo agar pemerintah tidak merecoki urusan internal partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu, Syarif menegaskan bahwa hal itu bukan ketakutan partainya. Syarief mengatakan, permintaan Ibas itu hanya imbauan.

"Pak Ibas itu tidak takut, dia hanya mengutarakan kekhawatiran dan imbauan. Boleh dong berikan pesan moral (ke pemerintah),” pungkasnya.(fat/jpnn)