PDIP Dituduh Komunis, Seluruh Kadernya di Yogyakarta Merespons dengan Cara Terhormat

jpnn.com, YOGYAKARTA - Para pengurus dan kader PDI Perjuangan (PDIP) di Yogyakarta melaksanakan aksi konsolidasi dan kibar bendera sebagai wujud pelaksanaan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ini juga bentuk aksi protes terhadap pembakaran bendera partai itu dalam demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Bantul, Joko Purnomo, menyatakan hari ini ratusan kader partai berkumpul dengan mengikuti protokol covid-19, untuk berkonsolidasi serta melaksanakan aksi pawai bendera.
"Kami memperkokoh dan memperkuat barisan sampai tingkat bawah sesuai perintah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Joko dalam keterangannya pada Sabtu (27/6).
Aksi tersebut dilaksanakan dengan tetap menjalankan disiplin kesehatan sesuai dengan protokol covid-19.
Ratusan kader yang terlibat bergerak ke arah Lingkar Selatan, Bantul, Yogyakarta. Terakhir massa kembali berkumpul memperkuat konsolidasi di kantor DPC Kabupaten Bantul.
Turut dalam aksi tersebut, mantan Bupati Bantul sekaligus politikus senior PDIP Idham Samawi.
Joko tak membantah bila kejadian pembakaran bendera partainya di Jakarta benar-benar menyinggung perasaan para kader PDIP seluruh Indonesia.
Kader PDI Perjuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengecam dan mengutuk aksi pembakaran bendera PDIP oleh massa demo di DPR.
- Bertemu Pangeran Khaled di UEA, Megawati: Berlangsung Hangat dan Kekeluargaan
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- PDIP Membekali Kepala Daerah dengan Konsepsi Kenegaraan Sebelum Digembleng Prabowo
- Megawati Merayakan Ultah secara Sederhana Bersama Keluarga, Sahabat & Perwakilan Kader PDIP
- Megawati Ultah ke-78, Kader PDIP Kasih Kado Berupa Gerakan Menaman Pohon
- Guru Besar Sebut Hasto Punya Hak Perlindungan di Kasus Harun Masiku