Partai Garuda: 'Cawe-Cawe' Politik Artinya Ikut Urus Pilpres Agar Berjalan Baik
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai tudingan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 'cawe-cawe' atau ikut campur dalam politik nasional tak berdasar.
Pasalnya, kata Teddy, apa salahnya presiden cawe-cawe urus Pilpres 2024?
Menurut Teddy, presiden memang harus cawe-cawe, karena itu bagian dari peran.
"Cawe-cawe itu artinya ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani. Jadi, Jokowi wajib ikut membereskan agar Pilpres berjalan dengan baik, bahkan ikut menangani agar supaya pemerintahan selanjutnya berjalan sesuai dengan rel konstitusi," beber Teddy di Jakarta, Jumat (5/5).
Teddy menyebut muara dari cawe-cawe Presiden Jokowi adalah siapa saja para tokoh yang punya semangat dan jiwa nasionalisme untuk berlaga di Pilpres 2024. Jadi siapapun dari para tokoh itu yang dipilih rakyat, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi.
Walaupun tidak diminta oleh partai politik, Presiden Jokowi mempunyai kewajiban mengarahkan sosok-sosok yang bisa dipilih oleh rakyat dan ini sudah beliau lakukan dua tahun belakangan ini.
"Sebagai presiden, tentu beliau mendapatkan informasi intelijen yang valid, sehingga wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan negeri ini. Tentu Presiden Jokowi punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya dalam UUD 45, menghalau orang-orang yang jelas akan menjerumuskan dan merusak negeri ini untuk berkuasa," pungkas Jubir Partai Garuda itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamu para ketua umum partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5).
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai tudingan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 'cawe-cawe' atau ikut campur dalam politik nasional
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi