Partai Garuda Ingatkan Organisasi Mahasiswa Tidak Boleh Lakukan Debat Bacapres

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons wacana Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang ingin mengadakan debat bakal calon presiden (bacapres).
"Ada yang bilang karena BEM UI mengundang dan menantang Bacapres bukan capres untuk debat, jadi boleh, karena tidak melanggar UU Pemilu dan tidak menggunakan UU Pemilu. Apakah benar boleh?" kata Teddy dalam keterangannya, Jumat (25/8).
Dia menyebutkan dalam UU Pendidikan Tinggi diatur tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.
Teddy menyebutkan kebebasan ini harus terbebas dari politik praktis.
"Jadi, dilarang untuk melakukan kegiatan politik praktis. Artinya debat bacapres di universitas atau mengatasnamakan universitas dilarang," lanjutnya.
Juru bicara Partai Garuda itu juga menyebutkan dalam UU Pendidikan Tinggi, mimbar akademik itu wewenang dari profesor atau dosen bukan mahasiswa atau organisasi mahasiswa.
"Makanya pernah digugat ke MK karena merasa ada pembatasan kewenangan untuk diskusi, seminar, dan kegiatan sejenisnya oleh mahasiswa, tetapi gugatan itu ditolak oleh MK," jelas Teddy.
Menurutnya, ketika menggunakan UU Pemilu yang bisa menyelenggarakan di kampus adalah pelaksana kampanye, bukan kampus, mahasiswa atau organisasi Mahasiswa.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan wacana BEM UI yang ingin mengadakan debat bacapres.
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- MK Hapus Presidential Threshold, Ketua Komisi II: Babak Baru Demokrasi Indonesia
- MK Hapus Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen
- MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden, Ini Alasannya