Partai Garuda: Jangan Sampai Pemilu 2024 Ganggu Stabilitas Negara
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi sependapat dengan Presiden Joko Widodo bahwa stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan harus diutamakan.
Apalagi menurut Teddy, pada 2024 mendatang terdapat hajatan besar yakni pilpres, pilkada, dan pemilihan legislatif (Pileg).
"Jangan sampai perhelatan politik 2024 (Pemilu 2024, red) menganggu stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, maupun stabilitas politik negara. Itu tentu harus diimplementasikan," ujar Teddy dalam keterangan yang diterima JPNN, Minggu (28/10).
Oleh karena itu, Teddy menuturkan, pernyataan Presiden Jokowi ini merupakan perintah penting kepada bawahannya. Terlebih adanya pengganggu stabilitas jelang Pemilu 2024 tersebut bisa ditindak tegas.
"Jangan lagi ditafsirkan tetapi dilaksanakan. Goals-nya sudah disampaikan, tinggal bagaimana menerjemahkan hal tersebut di lapangan. Segera lumpuhkan jika muncul berbagai tindakan yang bisa mengganggu stabilitas," katanya.
Teddy berujar, selama ini cara-cara lembut sudah digunakan oleh aparat keamanan namun, terbukti tidak ampuh. Bahkan, oknum yang selalu membuat onar malah semakin menjadi-jadi.
"Yang ada malah semakin menjadi-jadi, maka yang dibutuhkan adalah ketegasan dalam bertindak dan menindak. Dalam berbagai kasus, ketika aparat bertindak lembut, tetap saja aparat yang disalahkan, karena dianggap tidak tegas," tegasnya.
Teddy mengatakan ketegasan aparat keamanan dalam bertindak, sudah sesuai dengan amanat UUD 1945, di mana kebebasan seseorang perlu dibatasi.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi sependapat dengan Presiden Joko Widodo jangan sampai Pemilu 2024 mengusik stabilitas negara
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi