Partai Golkar Minta ACFTA Ditunda

JAKARTA - ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) selain berdampak positif pada meningkatnya volume perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi nasional, juga dikhawatirkan membawa dampak negatif. ACFTA yang diberlakukan mulai 2010 ini, dinilai berpotensi punya dampak buruk bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Partai Golkar meminta pemerintah menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih luas.

Hal ini disampaikan oleh Ketua umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dalam pokok-pokok pengarahannya, saat melakukan pertemuan dengan Fraksi Partai Golkar DPR RI, Rabu (10/2). Hadir pula dalam kesempatan ini sejumlah kader Golkar di pemerintahan, antara lain Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, berikut Menteri Perindustrian MS Hidayat. Turut hadir juga para gubernur yang merupakan kader Golkar.

"Sektor ekonomi rakyat yang selama ini menjadi pilar ekonomi nasional, akan terancam gulung tikar akibat belum siap menghadapi liberalisasi perdagangan dengan China. ACFTA akan berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan secara absolut. Karena itu, Partai Golkar meminta pemerintah menunda kesepakatan tersebut untuk kepentingan nasional yang lebih besar," ujar sosok yang akrab disapa Ical itu.

Sementara itu, sebagai kawasan yang strategis menjadi pintu masuk barang ekspor, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga sempat menyatakan bahwa ACFTA berpengaruh sangat besar terhadap industri kecil dan menengah masyarakat. "Kita belum tentu mampu bersaing. Pemerintah harus bisa memikirkan hal-hal tersebut, karena ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesiapan dunia industri kecil dan menengah masyarakat kita harus kuat dulu. Riau yang menjadi pintu gerbang barang ekspor, sangat menyadari hal tersebut. Karena itu, kita minta pemerintah tidak lepas tangan begitu saja," kata Rusli.