Partai Gurem Ingin Bersatu
Sabtu, 09 Juli 2011 – 09:42 WIB
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan partai peserta Pemilu 2009 tentang verifikasi ulang disambut baik. Namun, partai-partai kecil diminta bersatu untuk memenangi Pemilu 2014. ”Kami sangat berterima kasih kepada MK yang masih memiliki nurani. Keputusan ini lebih dari yang kami harapkan. Tapi ini baru kemenangan babak pertama,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Nasional (PPN), Oesman Sapta Odang di Jakarta, Jumat (8/7).
Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD, Senin (4/7) mengeluarkan putusan membatalkan proses verifikasi partai politik dengan mengabulkan permohonan uji materi pasal 51 ayat 1 UU No 2/2001 tentang Perubahan atas UU No 2/2008 tentang Partai Politik yang mengatur verifikasi ulang partai peserta Pemilu 2009 agar menjadi peserta Pemilu 2014. Dengan putusan ini, partai-partai tersebut tidak perlu melalui tahap verifikasi dalam rangkaian proses untuk menjadi peserta Pemilu 2014.
Baca Juga:
Mengenai ketentuan Parliamentary Threshold (PT), Oesman menilai seharusnya tidak perlu ada. Karena itu, artinya akan ada suara rakyat yang terbuang. ”Suara rakyat yang sudah ada, lalu karena tidak memenuhi persyaratan harus dibuang ke partai lain, ini tidak adil,” katanya.
Menurutnya, UU Parpol yang baru mendzalimi rakyat. Kedzaliman itu, terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2009. Saat itu, sekitar 19 juta suara rakyat yang tersebar di partai-partai yang tak lolos PT hangus. Untuk mengantisipasi hangusnya suara pemilih karena kegagalan PT. ”Karena itu, partai-partai kecil harus bersatu. Kebersamaan kita dalam Forum Persatuan Nasional saja sudah membuat geger dan gemetaran banyak pihak, apalagi kalau kita solid dalam satu partai, “ katanya.
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan partai peserta Pemilu 2009 tentang verifikasi ulang disambut baik. Namun,
BERITA TERKAIT
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK