Partai Juga Butuh Rapor Kinerja Daerah
Kamis, 06 Mei 2010 – 02:36 WIB
Partai Juga Butuh Rapor Kinerja Daerah
JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, mestinya hasil evaluasi kinerja pemda diumumkan secara terbuka setiap tahun, pada peringatan Hari Otonomi Daerah. Menurutnya, setiap partai politik juga punya kepentingan dengan hasil evaluasi itu. Baik buruknya hasil evaluasi, bisa menjadi pertimbangan bagi partai politik untuk menentukan, apakah incumbent yang masih memimpin daerah itu dicalonkan lagi atau tidak. "Kami ingin mengetahui daerah-daerah mana saja yang berkinerja terbaik maupun yang terburuk. Sehingga ke depan dari hasil itu bisa menjadi pedoman dan bahan bagi Komisi II untuk membicarakan daerah yang mengusulkan untuk dimekarkan," kata AW Thalib.
"Jadi, hasil evaluasi bisa menjadi dasar untuk menentukan seorang incumbent layak atau tidak untuk dicalonkan lagi," ujar Arif Wibowo saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II dengan Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPR, Rabu (5/5).
Baca Juga:
Sejumlah anggota Komisi II DPR yang lain juga Gamawan untuk segera menyampaikan kepada publik tentang hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah yang dilakukan Kemendagri, terutama tentang evaluasi daerah hasil pemekaran. Menurut anggota Komisi II DPR RI, AW Thalib hasil evaluasi daerah itu menjadi penting untuk diketahui mana yang baik dan mana yang kurang baik. Sehingga ke depan dapat dijadikan referensi bagi Komisi II dalam mengambil kebijakan pemekaran daerah.
Baca Juga:
JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, mestinya hasil evaluasi kinerja pemda diumumkan secara terbuka setiap tahun, pada peringatan
BERITA TERKAIT
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Paslon Cecep - Asep Memenangi PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
- Geruduk Bawaslu Bengkulu Selatan, Pendukung Suryatati-Ii Sumirat Tuntut Paslon 03 Didiskualifikasi
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- Legislator Nilai Tak Lazim Penggunaan Pasal Perintangan Penyidikan Direktur JakTV
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital